Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Muara Bungo melakukan rapat koordinasi pada hari Kamis, 13 April 2017 dengan mengundang perwakilan dari kabupaten tebo dan kabupaten bungo. Bahasan utama dari rapat koordinasi ini adalah adalah membahas tentang tata cara dan prosedur penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun anggaran 2017.

Rapat yang berlangsung di aula KPPN Muara Bungo dihadiri oleh Kepala KPPN Muara Bungo: Abdullah Sani, kepala seksi bank dan kepala seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal serta dihadiri oleh perwakilan dari pemerintahan kabupaten Bungo dan pemerintahan kabupaten Tebo.

Rapat dibuka pada tepat pukul 10:00 WIB oleh Kepala KPPN Bungo: Abdullah Sani yang sekaligus melakukan perkenalan sebagai kepala KPPN Muara Bungo yang baru kepada Pemerintah Kabupaten Bungo dan pemerintah kabupaten Tebo sebagai peserta dari rapat koordinasi .

Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahkan melampaui alokasi anggaran Kementerian/Lembaga. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah.

Tujuan penyaluran Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia

  • Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia
  • Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan
  • Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah

Dalam pembukaannya kepala KPPN Muara Bungo menjelaskan Pemerintah telah berkomitmen meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sebagai konsekuensinya diperlukan pelayanan, koordinasi, dan monitoring evaluasi yang lebih efektif terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Pusat dan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, KPPN selaku instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan akan memegang peran penting dalam penyaluran dana DAK Fisik dan Dana Desa. Pemerintah daerah kabupaten/kota nantinya juga harus menyampaikan laporan realisasi ke KPPN sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya.

“Jika ada permasalahan, pemda cukup datangi KPPN terdekat untuk kemudian dikomunikasikan ke pusat. Dengan dekatnya jarak Pemda dengan KPPN, semoga koordinasi langsung yang terkait transfer daerah lebih lancar,”

Kepala Seksi Bank : Davina Chairmanita selaku pejabat pembuat komitmen DAK Fisik dan Dana Desa menelaskan bahwa terdapat perubahan tata cara aturan pencairan DAK Fisik yaitu mulai tahun 2017 penyaluran DAK Fisik sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yakni Kementerian Keuangan langsung ke Kas Daerah tapi melalui KPPN.

Tugas yang dulu di DJPK sekarang berada di KPPN jadi prosesnya tidak terlalu berbeda KPPN sebagai penyalur juga sebagai pembuat laporan keuangan. Untuk triwulan pertama dengan besaran 30 persen tambah Mogi, disalurkan Februari hingga April dengan dokumen persyaratan Peraturan daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dan DJPK serta laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya paling lambat 31 Maret. Seterusnya KPPN akan menerima rekomendasi pencairan dana dari DJPK untuk seterusnya dibuatkan SP2D.

Kepala Seksi Verifikasi dan Kepatuhan Internal sebagai Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menjelaskan bahwa pencairan Triwulan I tergantung pada laporan Pemerintah Kabupaten pada TW IV tahun 2016. Sebagai kepala seksi Kepatuhan Internal juga meminta bantuan kepada peserta untuk menandatangani pakta integritas antara KPPN dengan pihak pemerintah kabupaten.

Kepala seksi verifikasi dan kepatuhan internal juga menambahkan bahwa dia meminta informasi mengenai pencairan tahun yang lalu untuk mitigasi resiko.