Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, otomatis membawa konsekwensi yang timbul  yang harus mendapat perhatian oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu,  dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman terkait pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja, seiring dengan terbitnya PMK dimaksud, KPPN Muara Bungo bekerja sama Bank Mandiri, BRI, BNI Kantor Cabang Muara Bungo menyelenggarakan  sosialisasi PMK dimaksud dan juga pengenalan lebih lanjut Cash Management System (CMS) bagi para Bendahara Pengeluaran dan juga penggunaan kartu debit atas rekening Bendahara Pengeluaran Pengelola APBN.

Sosialisasi digelar pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 bertempat di Aula KPPN Muara Bungo dan diikuti oleh.para Bendahara Pengeluaran pada Satuan kerja dalam wilayah kerja KPPN Muara Bungo.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara secara resmi,  Kepala KPPN Muara Bungo Abdullah Sani menyampaikan latar belakang terbitnya PMK 230/PMK.05/2016 tersebut dimana salah satunya adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh K/L, masalah keamanan, implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, penegasan kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah, dan tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.

Sosialisasi dipandu oleh moderator Kepala Seksi Bank Davina Chairmanita dan Staf Seksi Bank Anton Bharindo selaku narasumber. Dalam paparannya Kepala Seksi Bank menjelaskan secara lugas dan tuntas semua materi sosialisasi. Pertama Kepala Seksi Davina Chairmanita menjelaskan perubahan yang terdapat pada PMK 230/PMK.05/2016 yaitu mengenai posisi bendahara, syarat pengangkatan bendahara, sarana pembayaran rekening, kewenangan pendebitan rekening, sampai mekanisme penyetoran pembayaran. Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan  PMK ini dimaksudkan untuk mempertegas posisi bendahara dan juga sebagai payung hukum untuk semua transaksi elektronik dan kartu debit  bagi bendahara pengeluaran satuan kerja. PMK ini juga merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden untuk mengurangi cash dan menaikkan transaksi elektronik sehingga  kecurangan atau pungli itu bisa ditekan.

Lalu Staf Seksi Bank memberikan penegasan soal PMK 252/PMK.05/2014 mengenai pengelolaan rekening pemerintah dan menegaskan soal ketepatan waktu dalam penyampaian laporan saldo rekening pemerintah ke KPPN Muara Bungo setiap awal bulan sebelum tanggal 10. Staf seksi bank juga menegaskan soal ketepatan pengisian format pengisian laporan saldo rekening sesuai dengan lampiran PMK 252/PMK.05/2014 karena KPPN Muara Bungo menemukan masih banyak kekeliruan dan kesalahan dalam pengisian format pengisian laporan saldo rekening.

KPPN Muara Bungo juga mengundang narasumber  dari Perbankan baik dari Bank Mandiri, BRI maupun BNI. Pihak perbankan diundang untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta fitur-fitur unggulan dari kemasan CMS masing-masing Perbankan, dimana pada intinya adalah bahwa proses internet banking sangat mudah, cukup dengan mengunjungi situs bank tersebut untuk melakukan transaksi perbankan. CMS banking ini dapat diakses tidak hanya menggunakan komputer atau laptop, tetapi juga dapat menggunakan gadget tertentu seperti smartphone dan  tablet, asalkan terkoneksi dengan internet. CMS banking bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan bagi bendahara. Selain hemat biaya juga hemat waktu, karena bendaharah dapat melakukan transaksi perbankan kapan saja dan dimana saja asalkan tersedia jaringan internet.