Mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2015 kepada Menteri Keuangan (30/06).

Dari keseluruhan temuan yang disampaikan, terdapat 4 permasalahan berkaitan dengan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menurut pertimbangan professional BPK berpengaruh terhadap kewajaran LK BUN, sehingga BPK Memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini mempertahankan capaian status tahun anggaran sebelumnya, di tengah perubahan sistem secara massif terkait implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di tahun anggaran 2015 ini.

Untuk meningkatkan kualitas LK BUN, BPK memberikan rekomendasi kepada Menkeu selaku Bendahara Umum Negara untuk meninjau kembali kebijakan mengenai batas waktu pengesahan transaksi keuangan agar LK BUN yang unaudited dapat menyajikan laporan lengkap seluruh transaksi selama periode berjalan, mematuhi jadwal penandatanganan nota kesepahaman tripartij dan meningkatkan quality control terhadap penyusunan laporan keuangan, khususnya terkait dengan jurnal-jurnal koreksi yang akan membentuk asersi final LK BUN.”momentum penyerahan LHP atas LK BUN merupakan momentum untuk memperbaiki segala kekurangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara” kata anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi.

“Berbagai rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan pada tahap audit dalam rangka memperbaiki akuntabilitas pengelolaan keuangan negara akan menjadi masukan berharga bagi kementerian keuangan . Kami berharap rekomendasi-rekomendasi yang terdapat pada LHP BPK RI atas LK BUN tahun 2015 dapat diselesaikan tepat waktu” kata Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro.

Bagi Ditjen Perbendaharaan sendiri selaku Unit in Charge penyusunan LKBUN, momen penyerahan LHP dan penetapan opini BPK merupakan momen yang penting dan ditunggu-tunggu. Demikian ungkap Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono. Hal ini mengingat LKBUN merupakan salah satu output utama Ditjen Perbendaharaan.