Sosialisasi Juknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2017, Bimbingan Teknis Aplikasi Perencanaan Dana Satker, dan Bimbingan Teknis Aplikasi Capaian Output Kegiatan Satker adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas petugas satuan kerja dan bersifat koordinatif. Kegiatan Sosialisasi adalah merupakan tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2570/PB/2017 hal Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017, sedangkan kegiatan bimbingan teknis digunakan sebagai media pelatihan dan pendampingan KPPN kepada satuan kerja (satker) dalam rangka penerapan perencanaan penyerapan anggaran dan penerapan anggaran berbasis kinerja yang akan di implementasikan pada penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga tingkat Satker (UAKPA).

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu-Kamis tanggal 29-30 Maret 2017 di Ruang Aula KPPN Muara Bungo dan dihadiri oleh total 55 orang bendahara atau operator satker kementerian lembaga di wilayah kerja KPPN Muara Bungo.

Kepala KPPN Muara Bungo Abdullah Sani ,dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan APBN tahun 2017 yang berjumlah 2000 Trilyun, 65% diantaranya diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara dan lembaga yang juga termasuk didalamnya adalah satker-satker yang menjadi mitra kerja KPPN Muara Bungo, sehingga dengan besarnya anggaran tersebut, juga menimbulkan tanggungjawab yang lebih besar kepada pengelola keuangan satker untuk dapat memaksimalkan penggunaan anggarandengan sebaik-baiknya agar berdampak pada pembangunan masyarakat dan pada pelaksanannya dapat berjalan sesuai peraturan. Kepala KPPN Muara Bungo juga menyinggung mengenai beberapa hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan melalui suratnya Nomor S-153/MK.05/2017 yang diantaranya berisi permintaan agar satuan kerja dapat melaksanakan reviu pelaksanaan anggaran dan capaiannya di setiap triwulan untuk mengawal kesesuaian antara rencana dengan realisasi anggaran yang ada di setiap triwulan danmemastikan penyelesaian tagihan dapat berjalan secara tepat sasaran dan juga tepat waktu sesuai norma waktu yang ada untuk mempercepat realisasi anggaran. Diharapkan dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan efektivitas belanja satker.

Narsumber pada sosialisasi yaitu Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manjemen Satker, Dedi Setiadi, menyampaikan materi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2017 dan juga arahan Menteri Keuangan dalam rangka pengendalian belanja kementerian negara dan lembaga.

Beberapa point penting yang disampaikan yaitu:

  • reviu perencanaan kegiatan, penyerapan, dan capaian output dan pelaporannya secara triwulan;
  • monitoring penyelesaikan tagihan terutama yang melebihi 17 hari kerja setelah jatuh tempo;
  • dispensasi atas keterlambatan pengajuan data kontrak; dan
  • penambahan uraian pada SPM UP/GU/TUP/LS.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Reviu Rencana Penyerapan/Penarikan Dana dan Rencana Capaian Output Satuan Kerja Lingkup KPPN Muara Bungo Tahun Anggaran 2017 disampaikan oleh narasumber customer service officer, Elfirman Sebayang, yang menjelasan terperinci mengenai dasar hukum, mekanisme dan tata cara reviu rencana penyerapan dana dan rencana capaian output mulai dari pengisian form reviu rencana penarikan dana, form reviu capaian output, sampai dengan penelaahan terhadap form-form yang telah dibuat tersebut dalam form analisis ringkas hasil reviu untuk menampung permasalahan dan isu-isu yang ada di satker terkait dengan pelaksanaan anggaran dan capaian output.

Materi pada Bimbingan Teknis kali ini disampaikan secara komunikatif dua arah dimana peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan permasalahan maupun hambatan yang ditemui oleh satker yang kemudian diberikan jawaban serta solusi yang memadai oleh narasumber. Selain itu narasumber juga memberikan panduan langsung secara hands-on pada satker peserta bimbingan teknis terkait kesulitan yang dihadapi sehingga mayoritas satker yang hadir berhasil melakukan reviu pelaksanaan anggaran serta capaian outputnya dan mengisi form reviu yang diwajibkan secara lengkap dan benar.